Analisis Putusan Nomor 0403/PDT

April 22, 2019 Critical Thinking

Analisis Putusan Nomor 0403/PDT.G/2014/PA.MN
Duduk perkara didalam Putusan Nommor 0403/PDT.G/2014/PA.MN merupakan gugtan perlawanan atas esekusi, esekusi yang dimaksud ialah esekusi hak tanggungan. Sebagaimana tertera dalam surat gugatan yang diajukan oleh para penggugat pada tanggal 03 Desember 2014. Gugatan yang diajukan oleh penggugat telah mendapatkan nomor perkara yang diberikan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun, dengan nomor register 0403/ PDT.G/ 2014/ PA.MN yang memiliki isi pokok perkara sebagai berikut :
Bahwa didalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (yang selanjutnya disebut dengan UU Peradilan Agama) yang dimaksud demngan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah;
Bahwa Penggugat I merupakan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut dengan UUPK). Pasal 46 ayat (1) UUPK berisi tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (yang selanjutnya disebut dengan LPKSM) yang berbentuk badan hukum atau yayasan, dalam hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan LPKNI) telah mendapatkan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) dengan Nomor : 519/1175/35.311/2009 dari pemerintah Kota Malang dan status lembaga tersebut adalah badan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berlaku diseluruh Indonesia, serta dapat mmengajukan gugatan kepada pelaku yang diduga melanggar peraturan perundang-undanmgan;
Bahwa penggugat I mengajukan gugatan pada tergugat berdasrkan Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK;
Bahwa pada pasal 46 ayat (1) huruf c telah menjelaskan penggugat I berhak dan memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan;
Bahwa LPKSM telah terpenuhi syaratnya oleh penguggat I, yangmana sesuai dengan ketentuan PP Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
Bahwa lembaga penggugat I mendapatkabb pengaduan masyrakat tertanggal 25 November 2014 yang bernama Rachmad Mujianto (selanjutnya disebut dengan penguggat II) yang hak-haknya dilanggar oleh tergugat I. Sesuai dengan pasal 4 huruf e UUPK, konsumen mempunyai hak untuk menmdapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang patut;
Bahwa pada tanggal 2 maret 2011 penggugat II telah melakukan perjanjian kredit rekening kepada tergugat I sebesar Rp.110.000.000,00;
Bahwa penguggar II menjaminkan tanah dan bangunan seluas 460m2 atas hutang tersebut; dan
yang selanjutnya dapat dilihat didalam posita gugatan dari penggugat
Dalam putusan ini, majelis hakim memiliki pertimbanmgan yakni :
Bahwa asas peradilaniu harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
Adanya pertimbangan mengenaii legal standing penggugat sebagai syarat formiil dan syarat materiil dalam suatu surat kuasa kusus dan gugarab yang dipenuhi sebelum pemriksaan pokokm perkara;
Mempelajari dan mencermati surat kuasa khusus;
Bahwa surat kuasa kusus yang diajukan oleh pihak penggugat tidak menyebutkan secara ringkas dan kongret pokok serta objek sengketa yang terkait didalam perkara, dan hanya menyebutkan perjanjian kredit dengan Bank Mega Syariah Madiun, seharusnya lebih diperjelas secara ringkas mengenai jenis akad yang digunakan, agar jelas pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh tergugat dan menyebutkan objek perkara didalam surat kuasa;
Bahwa cacat formiilnya surat kuasa penggugat, menjadikan kedudukan kuasa tidak sah, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakuakn oleh penerima kuasa yang telah diberi kuasa tidak memiliki akibat hukum dan gugatan penggugat dinyatakan tidak sah menurut hukum;
Sehingga putusan hakim pada perkara tersebut ialah memutus bahwasannya gugatan dari penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.1.491.000,00.

Menurut pendapat penulis, seorang hakim didefinisikan sebagai pemilik jabatan untuk memeriksa dan memutus perkara di pengadilan. Tetapi, pada faktanya fungsi mhakim tersebut tidaklah sederhana. Hakim seringkali menghadapi perkara yang rumit dan kompleks, sehingga hakim menjalankan tugasnya harus memiliki integritas dan kompetensi yang baik.

Penulis menganalisis mengenai berita acara dari perkara Nomor 0403/PDT.G/ 2014/PA.MN, yangmana hakim pada kali ini hakim peradilan agama Madiun tidak melaksanakan ketentuan persidangan yakni pelaksanaan mediasi. Pada pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berisi bahwa jika prosedur mediasi tidak dilaksanakan maka merupakan pengingkaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan/atau pasal 154 RBg yang menjadikan putusan batal demi hukum. Selain itu pula didalam putusan perkara Nomor 0403/PDT.G/2014/PA.MN tidak tercantumnya jawaban tergugat, replik dan duplik. Dimana menjadikan putusan perkara nomor 0403 / PDT.G /2014 /PA.MN secara langsung pengucapan putusan, sehingga tidak sistematisnya putusan tersebut.

Majelis hakim menimbang terkait dengan kewenangan absolut pengadilanm agama Madiun mengenai pokok perkaranya. Majelis hakim menentukan perkara dengan nomer register 0403/PDT.G/2014/PA.MN termasuk perkara sengketa ekonomi syariah, sehingga kewenangan mengadili sesuai dengan pasal 49 UU Peradilan Agama. Bahwa menurut pasal 49 UU Peradilan Agama jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-XI/2012 menegaskan bahwa perbankan syariah dalam penyelesaian sengketa dilakukan oleh pengadilan agama, makadari itu perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama.

Dalam pertimbangan hakim, berkaitan dengan subtansi putusan Nomor 0403/PDT.G/2014/PA.MN yang menyebutkan bahwa pengadilan agama Madiun tidak menerima gugatan yang dilakukan tergugat yakni dalam hal melawan hukum yang diberika oleh penggugat dikarenakan cacat formiil dan materiil dalam surat kuasa kusus. Dalam hal tersebut penulis tidak sependapat dengan perimbangan yang diberikan oleh hakim dalam menetukan legal standing, dikarenakan pendapat penulis hakim seharusnya merujuk pasa UUPK dan PP Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yakni sebagai berikut penulis jelaskan :
Point 2,3,4 posita penggugat, disebutkan bahwa penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan sesuai dengan pasal 46 ayat (1) UUPK.

Point 6 posita pengguugat, bahwa penggugat telah memenuhi syarat materiil dan formiil.

Point 8 posita penggugat, telah jelas bahw yang dapat menjadi penerima kuasa berdasarkan surat kuasa kusus yakni advokat, jaksa, biro hukum pemerintamh, direksi atau pengurus yang ditunjuk oleh badan hukum yang berwenang dan mereka yang dapat kuasa insedentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan. Sehingga point tersebut didalam posita, penggugat memiliki hak untuk mewakili para berkepentingan atau yang memberi kuasa.

Point 11 posita penggugat, bahwa penggugat merupakan ius stanch.

Seharusnya hakim mempertimbangkan point-point posita penggugat yang ada didalam gugatannya, pertimbangan hakim mengenai legal standing alangkah lebih baik meninjau UUPK terlebih dahulu tentang badan hukum dapat menerima suatu kuasa. Dengan demikian suatu lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK dapat secara langsung bertindak mewakili konsumen sebagai Penggugat Tanpa memerlukan adanya surat kuasa. Sehingga dengan demikian formalitas surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat hanya bersifat administratif yang tidak berimplikasi konsitutif terhadap keabsahan Legal standing LPKNI untuk mengajukan gugatan.

Kesimpulan analisis terhadap putusan tersebut oleh penulis ialah :
Bahwa LPKNI dapat mengajukan gugatan kepentingan perlindungan konsumen atau tidak dialam legal standingnya.

Jika LPKNI dapat mengajukan gugatan, hakim seharunya memmiliki pertimbangan apakah LPKNI dapat memenuhi syrat materiil dan formiil sesuai dengan pasal 4 huruf e dan pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK.

Kemudian hakim juga dapat mempertimbangkan Pasal 4 huruf e dan Pasal 46 ayat (2)nya menyatakan: Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum. Sehingga bisa disimpulkan bahwa lembaga konsumen dapat bertindak sebagai penggugat apabila mewakili sekelompok konsumen, bukan mewakili pribadi.

Mendasarkan pada Asas-asas Hakim dalam menjatuhkan putusan maka putusan Pengadilan Agama Madiun pada gugatan dalam Putusan Nomor 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim tidak melakukan tahapan pemeriksaan sebagaimana mestinya dan Hakim kurang mempertimbangkan bahwa secara substantif proses pemeriksaan awal sebagaimana dalam gugatan perwakilan kelompok dapat diterapkan dalam perkara hak gugat organisasi, sebagaimana terdapat pada posita penggugat.

Bahwa pengadilan agama madiun pada pokok perkara 0403/PDT.G/2014/PA.MN tidak sesuai dengan UU Pengadilan Agama dalam proses beracaranya, dikarenakan tidak melakukannya proses mediasi, yang mengakibatkan hal ini menyebakan penyusunan putusan tidak tersusun sesuai dengan pasal 184 ayat (1) Hir dan Pasal 195 RBg.

Sehingga penulis memeliki saran bahwa seharusnya hakim pemngadilan agama Madiun lebih mengutamakan profesionalitas didalam menyelesaikan suatu perkara, agar pemutusan mengenai sengketa ekonomi syariah dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah menjadi yang lebih baik.